Ilustrasi
Soppeng, Bugissulsel.com –Polemik kembali mewarnai persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng tahun 2024.
Kali ini, sorotan tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang diduga tidak transparan dalam menggunakan anggaran.
Kekecewaan sejumlah jurnalis lokal mencuat setelah KPU Soppeng dinilai tidak memberikan fasilitas dan transportasi kepada mereka saat menghadiri undangan debat Cabup dan Cawabup Soppeng di Hotel Novotel, Makassar, pada Jumat (8/11) lalu.
Padahal, kita tahu media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan transparan.
Jurnalis lokal yang diundang secara resmi oleh KPU Soppeng untuk meliput debat tersebut merasa dirugikan dengan ketidakadaan fasilitas dan transportasi.
Mereka menilai hal ini sebagai bentuk ketidak pedulian KPU Soppeng terhadap peran penting media dalam proses demokrasi.
"Kami merasa kecewa karena KPU Soppeng tidak memberikan fasilitas dan transportasi kepada kami, padahal kami diundang secara resmi. Ini menunjukkan kurangnya penghargaan KPU Soppeng terhadap peran media dalam membangun demokrasi," ungkap salah seorang jurnalis lokal, Minggu (17/11).
Dengan anggaran yang cukup signifikan untuk penyelenggaraan Pilkada, KPU Soppeng diharapkan dapat menunjukkan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana KPU Soppeng mengalokasikan anggaran dan apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"KPU Soppeng harus dapat menunjukkan transparansi dalam penggunaan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana Pilkada digunakan, termasuk untuk kegiatan seperti debat calon," ujarnya.
Kejadian ini berpotensi berdampak negatif terhadap proses demokrasi di Kabupaten Soppeng. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap KPU Soppeng dan proses Pilkada secara keseluruhan.
"Kepercayaan publik terhadap KPU Soppeng dan proses Pilkada sangat penting. Kejadian ini dapat memicu ketidakpercayaan publik dan berdampak negatif terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada," tambahnya.
Sejumlah pihak mendesak KPU Soppeng untuk segera memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran dan memberikan klarifikasi atas ketidakadaan fasilitas penginapan dan transportasi bagi jurnalis lokal.
"KPU Soppeng harus segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan memberikan klarifikasi atas kejadian ini. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada," tegasnya.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Irwan Usman, saat dihubungi via WhatsApp oleh wartawan, pada Senin (18/11) kemarin, tidak menjawab pertanyaan mengenai dugaan tersebut alias "bungkam".
"Maaf anggaran apanya pak?," singkat Irwan Usman, Senin.
Polemik mengenai dugaan ketidaktransparanan KPU Soppeng dalam penggunaan anggaran jelang Pilkada 2024 menjadi sorotan publik.
Kejadian ini memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada.
KPU Soppeng diharapkan dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan memberikan klarifikasi atas kejadian yang dialami jurnalis lokal.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPU Soppeng dan proses demokrasi di Kabupaten Soppeng.
(Penulis: A.Cakra)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar